Akan datang suatu masa, Aku khawatir terhadap masa itu. Dimana keyakinan hanya tinggal di dalam pemikiran. Dimana keimanan tak berbekas dalam perbuatan. Banyak orang baik tapi tak berakal. Ada pula yang berakal tapi tak beriman. Ada yang lidahnya fasih tapi hatinya lalai. Ada pula yang khusu’ tapi sibuk menyendiri. Ada ahli ibadah tapi mewarisi kesombongan iblis. Ada pula ahli maksiat tapi rendah hati. Ada yang bahagia tertawa tapi hatinya berkarat. Ada pula yang sedih menangis tapi kufur nikmat, Ada yang murah senyum tapi hatinya mengumpat. Ada pula yang berhati tulus tapi wajahnya cemberut. Ada yang berlisan bijak tapi tidak memberi teladan. Ada pula pelacur tapi menjadi figur. Ada yang memiliki ilmu tapi tidak paham. Ada pula yang paham tapi tidak menjalankan. Ada yang pintar tapi membodohi. Ada pula yang bodoh tapi tidak tahu diri. Ada yang beragama tapi tidak berakhlak. Ada pula yang berakhlak tapi tidak ber-TUHAN(Ali Bin Abi Thalib)

Translate

VERVAL NUPTK DAN PELAKSANAAN EDS Tahun 2013

 On Kamis, 27 Juni 2013  

Oleh Rudi Purwanto
Beberapa hal penting yang harus di perhatikan dalam Verval NUPTK dan pelaksanaan EDS 2013:
1.   EDS menjadi hal yang harus di isi dalam proses verivikasi NUPTK
2.   Angket di isi oleh Kepala Sekolah, Guru dan Siswa
3.   Pada tahun 2013 angket untuk komite tidak lagi ada
4.   Ferifikasi NUPTK dan juga pengisian EDS seluruh sekolah yang mempunyai NPSN di targetkan dapat selesai sampai bulan September 2013.
5.   Status NUPTK Kepala Sekolah belum aktif bila masih ada data dasar dan rinci yang belum lengkap terisi dan bila ada guru yang belum melakukan verval NUPTK nya dan atau ada angket EDS oleh guru/kepsek/siswa yang belum terisi.
a.   Aktivasi akun sekolah
b.   Pengisian data NUPTK
c.   Verval Level 1:Pemetaan PTK, pengisian data dasar sekolah, pengisian instrument angket. Data EDS lengkap.
d.   Verval Level 2, data detal PTK
e.   NUPTK aktif
6.   NUPTK pengawas sekolah belum akan aktif bila ada sekolah binaannya yang belum melakukan aktivasi akun dan ada anggota dari sekolah binaannya yang belum melakukan verval
7.   Semua proses verval dilakukan secara online
8.   NUPTK Akan permanen aktif  dengan langkah-langkah:
- Distribusi Akun(Dinas, Kecamatan, Sekolah)
- PTK unduh formulir, kata kunci nama PTK/NUPTK
- Belum punya akun ajukan formulir, disdik merekap dan mengajukan ke LPMP lalu setelah ferifikasi dibuatkan NPSN
-PTK lalu mengisi formulir A01 yang sudah di unduh tadi di lampiri KK, SK pengangkatan awal(SK awal, SK kepsek untuk honor dan SK Yayasan untuk guru yayasan), dan Ijazah SD dan ijazah terakhir., serahkan ke admin sekolah untuk di buatkan tanda bukti dan membuat akun PTK
-Untuk yang bukan berasal dari sekolah induk unduh formulir A02 atau A03, lalu isi dan serahkan operator dinas untuk kemudian mendapatkan formulir A01 dan selanjutnya isi.
-Verval Level 2 di awali dengan aktivasi akun PTK, isi data EDS, kemudian isi data rinci dan riwayat utama.
-Serahkan bukti cetak Verval level 2 dilengkapi data pendukung ke admin sekolah untuk cetak tanda pemeriksaan verval 2 dan pakta integritas.Pakta integritas PTK di tandatangani PTK dan Kepsek, pakta integritas kepsek di tanda tangani kepsek dan pengawas.
-Kepsek menyerahkan seluruh pakta integritas ke admin/operator dinas untuk mendapatkan surat tanda bukti NUPTK permanen aktif
9.  Untuk yang belum mempunyai NUPTK:
-unduh formulir A05 lalu isi data, di tandatangani kepsek di lampiri foto 4x6, Kartu keluarga, ijazah terakhir, sk awal penempatan.
-Serahkan ke admin sekolah, untuk di lakukan aktivasi akun PTK
-PTK mengaktivasi akun,isi data EDS, isi data riwayat utama.Lalu PTK menyerahkan bukti cetak registrasi PTK beserta dokumen yang harus di lampirkan dan dokumen pendukung perubahan(misal dari D3 ke S1, lampiri ijazah S1). Lalu serahkan ke operator/admin sekolah untuk di buatkan PegId, berjumlah 16 digit juga, namun harus diingat PegId bukan NUPTK
10.  A01, Formulir yang di unduh bila PTK berasal dari sekolah Induk
-A02 dan A03 bila PTK bukan berasal dari sekolah induk, karena mengajar di sekolah lain. Maka dia harus mengisi dulu A02 dan A03 baru kemudian setelah di verifikasi mendapatkan formulir A01.Jadi fungsi A02 dan A03 adalah untukmenempatkan kembali PTK ke sekolah induk
-A04 untuk pengawas, di dinas
-A05 untuk pengajuan NUPTK Baru atau mendapatkan PegId bagi yang belum punya NUPTK
11. Ada kasus dimana ada 2 sekolah yang sebenarnya sama, punya 2 NPSN dan mendapat 2 akun di padamu (terjadi duplikasi sekolah),maka lihatlah akun yang mempunyai data PTK terbanyak,Bila PTK hanya ada di sekolah yang sedikit maka dia harus menggunakan formulir A02 dan A03 terlebih dahulu
12. Dalam proses oleh admin/operator di sekolah, kecamatan atau dinas bisa saling mengundang untuk saling membantu, jadi tidak perlu membukakan dengan akun orang lain. Asal seseorang sudah punya akun di padamu maka dia bisa mengundang orang lain untuk menjadi operator juga buat dia atau sekolahnya. Bila sudah akun yang sudah di undang tersebut dapat di delet/di non aktifkan

Alur Proses NUPTK
Pendataan NUPTK adalah proses mengumpulkan, memperbaiki
dan melengkapi data NUPTK dengan kondisi terbaru dan sesuai
dengan keadaan sebenarnya serta melaksanakan pemberian
NUPTK baru (Generate NUPTK) bagi Pendidik dan Tenaga
Kependidikan dengan persyaratan tertentu.
Tahapan persiapan dilakukan melalui
[1] Melakukan distribusi Akun beserta password untuk
admin LPMP, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Sekolah.
[2] Admin Kabupaten/Kota membuatkan akun sekolah
baru untuk sekolah yang belum mendapatkan distibusi
akun setelah memastikan keberadaan NPSN pada
website http://refsp.data.kemdikbud.go.id/ref_data/
index.php
[3] PTK mengunduh formulir yang telah tersedia pada
http://padamu.kemdikbud.go.id dengan memasukkan
kata kunci nama PTK atau NUPTK
[4] Bagi sekolah yang belum mempunyai akun padamu
• Sekolah mengajukan ke dinas pendidikan kabupaten/
kota, menggunakan formulir pengajuan akun sekolah
yang dapat diunduh di http://padamu.kemdikbud.go.id.
Panduan Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan 11
• Dinas pendidikan kabupaten/kota akan merekap daftar
pengajuan sekolah, ditandatangani oleh Penanggung
Jawab Pendataan Padamu Dinas Pendidikan Kabupaten/
Kota dan distempel untuk kemudian diserahkan ke
LPMP
• LPMP akan memeriksa kebenaran isi data pada formulir
pengajuan dengan memanfaatkan website http://refsp.
data.kemdikbud.go.id/ref_data/index.php dan akan
membuatkan akun sekolah.
Tahapan Pelaksanaan :
[1] Bagi Guru yang sudah ber NUPTK
Alur Verifikasi dan Validasi level 1
PTK melaksanakan perbaikan dan pemutakhiran data
sesuai dengan kondisi terkini dengan melengkapi
formulir yang telah diunduh sebelumnya. Untuk PTK
yang mendapatkan Formulir A01, setelah melengkapi
isian kemudian ditandatangani oleh Kepala Sekolah
Induk dan dibubuhi stempel resmi sekolah. Kemudian
PTK melengkapi formulir tersebut dengan melampirkan
dokumen pendukung dan menyerahkan kepada admin
sekolah sesuai dengan petunjuk di formulir verval untuk
dilaksanakan entri data. PTK akan memperoleh Surat
Tanda Bukti Verval level 1 yang berisi kode aktivasi akun
PTK sebagai bukti bahwa data sudah dientri oleh admin
sekolah dan status NUPTK menjadi “Sementara Aktif”
Bagi PTK yang mendapatkan formulir A02 dan A03
setelah melengkapi isian formulir dan mendapatkan
tanda tangan Kepala Sekolah induk dan dibubuhi stempel
sekolah, menyerahkan formulir tersebut ke admin Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota untuk mendapatkan formulir
12 Panduan Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan
A01. Kemudian PTK melakukan prosedur seperti formulir
A01 diatas.
Alur Verifikasi dan Validasi level 2 dimaksudkan untuk
menyatakan status keaktifan PTK menjadi PERMANEN
AKTIF. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai
berikut:
a. PTK melakukan aktivasi akun PTK, mengisi data rinci
dan riwayat utama diri serta mengisi kuisoner EDS
b. PTK menyerahkan bukti cetak telah melakukan verval
level 2 dilampiri fotokopi dokumen pendukung
tersebut ke Admin Sekolah untuk mendapatkan cetak
surat tanda bukti pemeriksaan berkas verval level 2 dan
pakta integritas.
c. Pakta integritas PTK ditandatangani oleh PTK dan
kepala sekolah sedang Pakta Integritas Kepala sekolah
ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Pengawas
d. Kepala sekolah akan menyerahkan seluruh Pakta
integritas ini kepada admin kabupaten/kota untuk
mendapatkan surat tanda bukti NUPTK permanen aktif.
[2] Bagi PTK yang belum ber NUPTK
Registrasi PTK diwajibkan untuk semua PTK yang belum
berNUPTK, baik yang telah memenuhi syarat ataupun
belum memenuhi syarat. PTK tidak dapat mengajukan
NUPTK jika belum melewati tahapan proses registrasi ini.
Alur Verifikasi dan Validasi level 2 (Registrasi PTK)
a. PTK mengunduh formulir yang tersedia di http://
padamu.kemdikbud.go.id. PTK melakukan pengisian
instrumen yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah
kemudian melampirkan : 1 pas Foto Berwarna 4×6, 1
Panduan Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan 13
Copy Kartu Keluarga, 1 Copy Ijazah SD, 1 Copy Ijazah
Pendidikan Terakhir dan 1 Copy SK Pengangkatan
Kepegawaian.
b. Formulir dan berkas dimaksud kemudian diserahkan
kepada Admin Sekolah untuk dilakukan pemeriksaan
dokumen serta mengeluarkan surat aktivasi akun PTK.
c. PTK melakukan aktivasi akun PTK, mengisi data
dan riwayat utama diri serta mengisi kuisoner EDS.
PTK kemudian menyerahkan bukti cetak Registrasi
PTK beserta dokumen dilampiri fotokopi dokumen
pendukung perubahan data tersebut ke Admin sekolah
untuk dikeluarkan surat penetapan PegId.
Pengajuan NUPTK Baru
a. Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang belum
memiliki NUPTK dapat memperoleh NUPTK dengan
persyaratan sebagai berikut :
• Bertugas sebagai guru, kepala sekolah, dan pengawas
pada jenjang TK,SD, SMP, SLB, SMA, dan SMK di
sekolah dalam binaan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan
• Memiliki status kepegawaian PNS/CPNS maupun
Non PNS.
• Bagi PTK Non PNS memenuhi syarat:
- Bila bertugas di sekolah negeri dibuktikan dengan
SK pengangkatan dari Bupati/Walikota.
- Bila bertugas di sekolah swasta memiliki SK
pengangkatan pegawai tetap (GTY) selama 4
tahun berturut-turut (terhitung 1 Januari 2009)
yang ditandatangani oleh Ketua Yayasan.
14 Panduan Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan
b. Pemberian NUPTK baru bagi PTK akan dilakukan bila
telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan telah
mendapatkan surat penetapan PegId. NUPTK akan
diberikan setelah ada perubahan data lanjutan yang
membuat PTK memenuhi syarat untuk mendapatkan
NUPTK (misal status PTK menjadi PNS atau GTY).
c. Alur pengajuan NUPTK Baru adalah sebagai berikut:
• Admin sekolah akan mengeluarkan surat pengajuan
NUPTK bagi PTK yang telah mempunyai PegId,
memenuhi syarat dan melampirkan dokumen fisik.
• Surat pengajuan NUPTK yang telah ditandatangani
oleh Kepala Sekolah beserta dokumen fisik
diserahkan kepada admin kabupaten/kota untuk
dilakukan pemeriksaan.
• Admin kabupaten/kota akan mengeluarkan surat
bukti pemeriksaan fisik dan akan menyerahkannya
kepada LPMP beserta surat pengajuan NUPTK dan
dokumen fisik
• LPMP akan melakukan pemeriksaan dokumen serta
mengeluarkan Surat Bukti Penerbitan NUPTK.
d. Mutasi NUPTK yang diterbitkan melalui sistem
Padamu dapat dilaksanakan pada tahun 2014 dengan
persyaratan dan ketentuan yang akan diinformasikan
lebih lanjut
[3] Alur Lengkap seluruh verifikasi dan validasi NUPTK juga
terdapat pada lampiran
[4] Bila admin sekolah tidak bisa melakukan alur aktifitas
verifikasi dan validasi, maka admin kecamatan atau admin
kabupaten/kota dapat menggantikan peran admin sekolah
yang mendelegasikan hak aksesnya ke akun kecamatan
atau akun kabupaten/kota dan mengikuti alur yang sama
Panduan Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan 15
melalui sistem Padamu.
[5] Dokumen yang dilengkapi untuk tahapan verifikasi dan
validasi:
a. Verifikasi Validasi level 1 :
• Kartu Keluarga, SK Pengangkatan Kepegawaian,
Ijazah SD, dan Ijazah terakhir.
• SK Pengangkatan Kepegawaian dimaksud jika CPNS
melampirkan SK CPNS, jika, PNS melampirkan SK
PNS, jika GTT/ PTT melampirkan SK kepala sekolah,
dan jika GTY melampirkan SK Yayasan
b. Verifikasi dan Validasi level 2
• Ijazah (selain SD dan ijazah terakhir),
• PTK PNS melampirkan SK CPNS, SK Golongan Terakhir,
SK Penempatan Tugas dan SK penugasan mengajar 5
tahun terakhir (guru)
• PTK NonPNS melampirkan SK penugasan mengajar
5 tahun terakhir (guru) dan SK Inpassing (jika ada)
• Sertifkat profesi pendidik dan sertifikat kepala
sekolah

• Sertifikat diklat fungsional

Alur Integrasi Sistem NUPTK dan Pelaksanaan
EDS
Integrasi pelaksanaan NUPTK dilaksanakan untuk
mengoptimalkan pelaksanaan pemutahiran NUPTK dan
pemetaan di lingkungan Badan PSDMPK serta sekaligus
meningkatkan efektifitas dan efisiensi sumber daya. Integrasi
yang dilakukan mencakup tiga hal yaitu:
1. integrasi proses pelaksanaan dan sumberdaya
2. integrasi pengunaan teknologi informasi dan komunikasi
Wujud integrasi sistem NUPTK dan EDS ini tergabung dalam
sebuah sistem yang disebut Pangkalan Data Penjaminan
Mutu Pendidikan (PADAMU). PADAMU merupakan Layanan
Sistem Informasi Terpadu Online yang dibangun oleh Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan
Kebudayaan - Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK-PMP)
untuk mendukung program Pemetaan Mutu Pendidikan
periode 2013 ini.
Melalui Layanan Sistem Informasi PADAMU ini Program
18 Panduan Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan
Pemetaan Mutu Pendidikan mencakup aktifitas VerVal
(Verifikasi dan Validasi) Ulang NUPTK dan Pengisian Instrumen
Evaluasi Diri Sekolah secara terpadu dan sepenuhnya online.
Melalui Layanan Sistem Informasi PADAMU ini, BPSDMPKPMP
berupaya mendorong terwujudnya program - program
pembangunan untuk peningkatan Mutu Pendidikan Nasional
baik di tingkat pusat dan daerah dengan terpadu yang berbasis
pada data-data yang faktual, transparan, obyektif, akurat,

akuntabel dan berkesinambungan.

1. BPSDMPK-PMP
a. Mengembangkan Instrumen pemetaan mutu.
b. Mengembangkan aplikasi transaksional EDS yang
terintegrasi dengan Layanan Sistem Informasi PADAMU
berbasis online.
c. Menyiapkan desain analisis hasil pemetaan mutu
pendidikan berbasis online.
d. Menyusun pedoman pelaksanaan pemetaan mutu
pendidikan.
e. Melaksanakan pelatihan tingkat nasional (Training of
Trainer) bagi LPMP.
2. LPMP
a. Menyiapkan petugas pemetaan tingkat kabupaten/kota
melalui kegiatan :
1) Capacity Building Penjaminan Mutu Pendidikan;
2) Pembekalan Operator NUPTK untuk tingkat
kabupaten/kota dan kecamatan.
b. Memfasilitasi kegiatan kesekretariatan dan
pendampingan dalam rangka pemetaan mutu
pendidikan.
c. Mensupervisi dan melakukan asistensi pelaksanaan
pemetaan mutu di kabupaten/ kota, kecamatan dan
satuan pendidikan.
d. Melakukan analisis hasil evaluasi diri seluruh satuan
pendidikan dan menyusun profil PTK yang ada di
wilayahnya.
3 Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
a. Mensosialisasikan program pemetaan pendidikan
kepada satuan pendidikan dan PTK yang berada di
wilayah binaannya.
Panduan Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan 21
b. Mengusulkan koordinator dan operator pemetaan
pendidikan kabupaten/kota pada LPMP untuk dibuatkan
surat keputusan Kepala LPMP.
c. Menugaskan koordinator, operator, dan petugas
pemetaan untuk mengikuti kegiatan Capacity Building
Pemetaan Mutu Pendidikan atau kegiatan Pembekalan
Operator Pemetaan Mutu Pendidikan di tingkat Provinsi.
d. Memastikan bahwa kegiatan pemetaan mutu pendidikan
melalui EDS dan Pemutahiran NUPTK dari seluruh satuan
pendidikan dan PTK yang ada di wilayahnya sudah masuk
ke dalam sistem informasi dengan domain PADAMU
BPSDMPK-PMP.
4. UPTD Kecamatan
a. Mensosialisasikan program pemetaan pendidikan
kepada satuan pendidikan dan PTK yang berada di
wilayah binaannya.
b. Mengusulkan operator pemetaan pendidikan kecamatan
pada Dinas Pendidikan untuk selanjutnya diusulkan ke
LPMP untuk dibuatkan surat keputusan Kepala LPMP.
c. Menugaskan operator pemetaan untuk mengikuti
kegiatan Capacity Building Pemetaan Mutu Pendidikan
atau kegiatan Pembekalan Operator Pemetaan Mutu
Pendidikan di tingkat Provinsi.
d. Memastikan bahwa kegiatan pemetaan mutu pendidikan
melalui EDS dan Pemutahiran NUPTK dari seluruh satuan
pendidikan dan PTK yang ada di wilayahnya sudah masuk
ke dalam sistem informasi dengan domain PADAMU
BPSDMPK-PMP.
5. Pengawas
a. Mensosialisasikan program pemetaan pendidikan
kepada satuan pendidikan dan PTK yang berada di
22 Panduan Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan
Sekolah binaannya.
b. Mengisi instrumen pemetaan dengan ketentuan:
1) Pengawas Manajerial
a. Wajib mendaftar sekolah binaan
b. bertanggung jawab pada keseluruhan proses
pemetaan mutu di sekolah binaan termasuk
pengisian instrumen oleh keseluruhan responden
di sekolah binaan tersebut.
2) Pengawas Mata Pelajaran
a. Wajib mendaftar sekolah binaan
b. bertanggung jawab pada keseluruhan proses
pemetaan mutu oleh PTK binaan termasuk
pengisian instrumen oleh keseluruhan responden
di PTK binaan tersebut.
c. NUPTK pengawas akan dinyatakan aktif jika seluruh
proses pemetaan mutu di sekolah tersebut telah selesai.
6. Satuan Pendidikan
a. Mempersiapkan responden dari unsur kepala sekolah,
guru, siswa, komite sekolah dan mempersiapkan satu
orang operator sekolah.
b. Memastikan ketersediaan sumber daya yang diperlukan
dalam kegiatan pemetaan mutu pendidikan
c. Mengisi instrumen pemetaan dengan ketentuan:
1) Kepala Sekolah dan Pendidik
• Bertanggung jawab pada keseluruhan proses
pemetaan mutu di sekolah termasuk pengisian
instrumen oleh keseluruhan responden di sekolah
tersebut.
• Pengisian instrumen angket untuk kepala sekolah
dan pendidik dilakukan bersamaan dengan proses
Panduan Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan 23
verifikasi dan validasi ulang NUPTK tahap kedua
secara online.
• NUPTK kepala sekolah akan dinyatakan aktif jika seluruh
proses pemetaan mutu di sekolah tersebut telah selesai.
2) Komite dan Siswa
• Instrumen pemetaan untuk komite dan siswa diisi
secara online dengan menggunakan akun login
yang diberikan oleh operator sekolah.
3) Operator Sekolah
• Instrumen data dasar diisi dan dientri ke dalam
sistem oleh operator sekolah setelah melalui
proses verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh
kepala sekolah atau tim pengembang sekolah.
• Instrumen data dasar satuan pendidikan diisi pada

saat aktivasi akun login sekolah.

VERVAL NUPTK DAN PELAKSANAAN EDS Tahun 2013 4.5 5 Afifah Kamila Kamis, 27 Juni 2013 Oleh Rudi Purwanto Beberapa hal penting yang harus di perhatikan dalam Verval NUPTK dan pelaksanaan EDS 2013: 1.    EDS menjadi hal yan...


Popular Posts

Diberdayakan oleh Blogger.